SM – Pada pasal 51 Perpres Jaminan Kesehatan terbaru diatur mengenai ketentuan naik kelas perawatan dilakukan dengan cara mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar kekurangan antara biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.
Selisih antara biaya yang ditanggung dengan biaya pelayanan tersebut dapat dibayar oleh pasien yang bersangkutan, pemberi kerja, atau asuransi kesehatan tambahan di luar BPJS Kesehatan.
“Bedakan antara layanan dengan asuransi. BPJS Kesehatan kan asuransi, nah asuransinya yang terbaru tidak ada per kelas (1, 2, dan 3), cuma KRIS. Jika mau naik kelas, maka bisa upgrade dengan membayar selisih biaya,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin, 13 Mei 2024, seperti dikutip dari Antara.
Tidak Naik hingga Pertengahan 2025
Sebelumnya, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan iuran peserta JKN BPJS Kesehatan belum perlu dinaikkan setidaknya hingga pertengahan 2025.
“Keuangan BPJS Kesehatan sangat sehat. Jadi, kalau tidak ada intervensi lain, tarif iuran seharusnya tetap berjalan seperti sekarang sampai setidaknya Juli atau Agustus 2025,” ucap Muttaqien dalam konferensi pers Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahun 2022 di Medan, Sumatra Utara, Selasa, 18 Juli 2023.
Apabila mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, maka besaran iuran BPJS Kesehatan setiap bulan yang masih berlaku sebesar Rp150.000 untuk kelas 1, Rp100.000 untuk kelas 2, dan Rp 2.000 untuk kelas 3. Khusus kelas 3 mendapatkan subsidi Rp7.000 per orang dari pemerintah, sehingga peserta hanya membayar Rp35.000 per bulan. ***
